Problema Taiwan

Kita cenderung membingkai isu Taiwan dalam dua hal; otoriter versus demokrasi, totaliter versus kebebasan, komunisme versus kapitalisme, dll. Penulis menemukan tema serupa dalam berbagai tulisan tentang Taiwan. Atau seperti jawaban Quora atau artikel di media lain. Menempatkan isu Taiwan dalam dikotomi; Disadari atau tidak, kita hanya sebatas mengkaji secara mendalam kompleksitas permasalahan yang ada, sehingga kesimpulan yang kita ambil sama sekali tidak berhubungan dengan realita yang terjadi. Artinya kesimpulan ini hanyalah dugaan saja. Situasi ini diperumit oleh terbatasnya informasi yang diterima dari Tiongkok. Kami hanya mendapatkan informasi tentang Tiongkok dari media arus utama Barat. Bahkan media nasional hanya copy paste dari media arus utama barat.

Meskipun cukup jelas, seperti yang dikatakan Jerry Gray, Tiongkok adalah korban kampanye propaganda terbesar dan terbesar dalam sejarah umat manusia yang dilakukan oleh media arus utama Barat.

Dalam situasi ini, dan hanya media arus utama Barat yang bisa dipercaya. Dapat dipastikan kita tidak akan pernah mendapatkan informasi akurat mengenai Tiongkok dan Taiwan. Informasi yang kita terima hanya sepihak ditambah segala bumbu propaganda. Pertanyaan di atas sendiri dengan jelas menunjukkan kesalahpahaman ini. Faktanya, ia tidak “mengendalikan” Taiwan, karena Taiwan adalah pulaunya sendiri, provinsinya sendiri, dan diakui oleh semua negara di dunia. Jadi apa yang harus diambil alih? Taiwan bukanlah sebuah negara. Tidak ada negara di dunia yang bernama Taiwan. Buktinya ketika Tiongkok memulai latihan militer di sekitar Taiwan. Tidak ada negara yang memprotes. Termasuk Amerika Serikat dan PBB bungkam dalam seribu bahasa. Apa yang perlu dipertanyakan atau diprotes ketika Tiongkok melakukan latihan militer di wilayahnya?

Bagaimanapun, Taiwan adalah negara berdaulat dan diakui secara internasional. Situasinya akan sangat berbeda. Ribuan demonstran dipastikan akan mendatangi meja Presiden Xi Jinping di Zhongnanhai Beijing. Selain itu, Sekjen PBB juga pasti akan segera membentuk komisi khusus untuk menyelesaikan “konflik Taiwan”. Ditambah lagi, reputasi baik Tiongkok terpuruk dan hancur. Singkatnya, pertanyaan di atas menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap permasalahan Taiwan. Jadi mari kita pahami masalah Taiwan dan mulai rangkaian fakta sejarah ini.

Sebuah Pulau Milik Tiongkok

pada tahun 1661, Zhèng Chénggōng (鄭成功), dikenal seperti Pangeran Yanping dan di barat seperti Koxin; adalah seorang jenderal setia Dinasti Ming yang memimpin pasukannya ke darat di Taiwan untuk menyerang Benteng Zeelandia, sebuah benteng Belanda di Anping, yang terletak di kota Tainan, Taiwan (lihat peta di atas). Tujuannya adalah untuk membebaskan Taiwan dari penjajahan Belanda.

Zhèng Chénggōng (鄭成功)

Patung Zhèng Chénggōng (鄭成功) di Taiwan

Beberapa pasukan didukung oleh penduduk asli Taiwan yang saat itu berperang melawan Belanda karena tanah mereka dirampas untuk perkebunan. Setelah pertempuran sengit dan tiga hari pemboman Benteng Zeelandia dengan artileri, beberapa tembok runtuh. Pasukan Ming yang didukung Taiwan menyerang dan memaksa Belanda menyerah. Penjajahan Belanda di Taiwan berakhir.

Penyerbuan Fort Zeelandia

Penyerahan Belanda

Jatuhnya Benteng Zeelandia ke tangan Dinasti Ming merupakan kekalahan yang sangat memalukan bagi Belanda. Sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonialisme Barat. Dimana kekuatan kolonial Barat yang saat itu sangat berkuasa di muka bumi ini dikalahkan oleh negara-negara non-Barat. Penulis Belanda sendiri menyebutnya sebagai “penghancuran benteng Zeeland yang memalukan”. Kekalahan ini mengakhiri petualangan Belanda di Asia Timur dan memaksanya mundur ke selatan menuju Batavia.

Sebaliknya bagi Taiwan, kemenangan itu merupakan pembebasan, sehingga Zhèng Chénggōng (鄭成务) dikenang sebagai pahlawan Taiwan. Orang Taiwan selalu mengunjungi patung dan makamnya di Tainan Pada tahun 1683, Dinasti Ming jatuh dan digantikan oleh Dinasti Qing. Taiwan menjadi provinsi Dinasti Qing hingga tahun 1895, ketika jatuh ke tangan Jepang melalui Perjanjian Shimonoseki. 1 Desember 1943, dalam Deklarasi Kairo. Inggris Raya dan Amerika Serikat mengumumkan bahwa Jepang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan wilayah Tiongkok yang dikuasainya, termasuk Taiwan. 26 Juli 1945, dalam Deklarasi Potsdam. Inggris dan Amerika Serikat menuntut penyerahan Jepang dan menegaskan kembali bahwa Jepang harus mengembalikan seluruh wilayah Tiongkok yang berada di bawah kendalinya, termasuk Taiwan.

Kedua deklarasi tersebut, Kairo dan Potsdam, yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Inggris Raya, merupakan deklarasi internasional yang mengakui Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Jepang mengembalikan Taiwan ke Tiongkok. Provinsi ini kemudian menjadi provinsi Republik Tiongkok (中華民國; Zhōnghuá Mínguó), yang berdiri dari tahun 1912 hingga 1949. Dari konteks sejarah tersebut terlihat jelas bahwa Taiwan merupakan pulau milik Tiongkok. Jadi Taiwan merupakan wilayah Tiongkok, yakni salah satu provinsi Tiongkok.

Resolusi PBB No. 2758

Pada akhir tahun 1948, PLA melancarkan operasi militer besar-besaran yang didukung oleh sekitar satu juta tentara untuk mengepung dan merebut Beijing serta mengakhiri perang saudara. Operasi militer ini dikenal dengan nama Kampanye Pingjin (平津戰役; Píngjīn Zhànyì) atau biasa disebut dengan Pembebasan Beijing. Meskipun Amerika Serikat mendukung Tentara Nasional Republik Tiongkok; terutama Angkatan Udara AS yang pilotnya diketahui sangat sibuk menjatuhkan bom dan menghujani posisi PLA, namun bantuan AS tidak banyak membantu. Tentara Nasional Tiongkok masih kewalahan. Sedangkan korban meninggal di sisi lain mencapai lebih dari 500 ribu orang. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 1949, Beijing jatuh ke tangan PLA yang disusul dengan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Beijing sebagai ibu kotanya.

PLA masuk Beijing

Pemerintahan Republik Tiongkok mundur ke Taiwan dan Taipei menjadi ibu kota baru Republik Tiongkok. Republik Tiongkok di Taiwan terlibat dalam politik global dari tahun 1949 hingga 1971, dengan perwakilan resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun antara tahun 1949 dan 1971 pemerintahan Tiongkok di Beijing tidak diakui oleh dunia Barat dan PBB. Namun antara negara-negara Asia dan Afrika; Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok di Beijing diterima secara luas. Hal ini ditunjukkan dengan undangan Perdana Menteri Zhou Enlai untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung.

PM Zhou Enlai di KAA Bandung, April 1955

Pada tanggal 15 Juli 1971, 27 negara anggota PBB yang dipimpin oleh Albania mengajukan usulan yang akan diputuskan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 25 Oktober 1971. Usulan tersebut diberi judul “Pemulihan Hak-Hak Hukum Republik Rakyat Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Masyarakat.” Ide dasar usulan Albania adalah hanya ada satu Tiongkok yang disebut dengan Kebijakan Satu Tiongkok. Argumen utamanya adalah,

…the ROC were unlawful authorities installed in the island of Taiwan which claimed to represent China. They remained there only because of the permanent presence of the United States Armed Forces.

Hal ini berarti bagi para pendukung usulan Albania atau kebijakan Tiongkok. Sejarah Republik Tiongkok telah berakhir. Republik Tiongkok di Taiwan ada hanya karena dukungan militer AS. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok di Beijing harus secara resmi mewakili Tiongkok di PBB. Pada tanggal 17 Agustus 1971, Amerika Serikat menanggapi usulan Albania dengan mengusulkan agar misi Tiongkok di PBB mempertimbangkan keberadaan dua negara, yaitu Republik Tiongkok di Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok di daratan Tiongkok. Usulan AS ini dikenal dengan nama Kebijakan Dua Tiongkok. Namun, dalam pemungutan suara yang diadakan pada 22 September 1971, usulan kebijakan dua Tiongkok AS langsung ditarik. Dua pertiga negara anggota PBB menolak usulan Amerika.

Dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap pemerintah RRT di Beijing terlihat jelas dalam Sidang Umum PBB tahun 1976 pada tanggal 25 Oktober 1971. Ketika usulan Albania disetujui, langsung mendapat dukungan penuh dan menang telak dengan dukungan dua negara. . – sepertiga suara. Selain itu, kubu Amerika yang terdiri dari negara-negara Barat terpecah. Inggris Raya, Prancis, Kanada, Belanda, Belgia, Austria, Hongaria, Italia, Portugal, Spanyol, dan Israel sibuk berpindah negara, melangkahi dan mendukung usulan Albania atau kebijakan Satu Tiongkok. Terakhir, Resolusi PBB no. 2758 diputuskan pada tanggal 25 Oktober 1971 dengan keputusan bulat. Sifat resolusinya adalah,

“….recognized the People’s Republic of China (PRC) as the only legitimate representative of China to the United Nations and removed the representatives of Chiang Kai-shek, referring to Republic of China (ROC) from the United Nations.”

Resolusi PBB no. Para pengamat kerap melihat angka 2758 sebagai kemenangan besar bagi upaya diplomasi Beijing.

Suasana Ruang Sidang PBB pada saat UN Resolution no. 2758 diputuskan.

Resolusi PBB no. 2758 disebut dengan kebijakan Satu Tiongkok. Sejak Majelis Umum PBB memutuskannya pada tahun 1971, hingga saat ini; Dari 195 negara anggota PBB, hanya 13 negara yang masih mengakui Republik Tiongkok di Taiwan. Jadi hampir setiap negara di dunia mengakui Beijing, termasuk Amerika Serikat sendiri.

Kesimpulan

Lalu apa arti serta konsekwensi dari Resolusi PBB no. 2758 tsb?

Pertama. Dunia internasional jelas tidak mengakui keberadaan Republik Tiongkok di Taiwan, sehingga keberadaannya tidak lagi berarti. Resolusi PBB no. Tahun 2758 adalah lonceng kematian bagi sisa upaya pendukung ROC di Taiwan. Benar, hingga saat ini masih ada yang bertahan dan ingin membuktikan keberadaan Republik Tiongkok di Taiwan, namun itu hanya usaha yang sia-sia. Negara manakah yang bersedia mendukung Taipei dengan mengorbankan hubungan diplomatik dengan Beijing? Sungguh, Lituania kecil melakukan hal itu. Namun, hubungan diplomatik dengan Beijing terputus, dan semua investasi serta perusahaan Lituania harus meninggalkan Tiongkok. Baru pada saat itulah pemimpin Lituania yang terlambat berpikir itu menyadari kesalahannya, namun semuanya sudah terlambat. Akibatnya, pendapatan perusahaan-perusahaan di negara tersebut menurun dan menyebabkan krisis keuangan yang parah dan akut.

Kedua Masalah Taiwan bukanlah masalah antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok. atau antara Pemerintah Beijing dan rakyat Taiwan; atau antara demokrasi dan otoriter dll. Namun ini merupakan kelanjutan dari perang saudara sebelumnya. Di sana, pengikut setia Chiang Kai-shek berjuang untuk bertahan hidup di tengah reruntuhan kekalahan mereka. Jadi ini sepenuhnya merupakan konflik internal di Tiongkok. Ketiga. Namun terlepas dari konflik dan perbedaan pendapat yang ada. Kedua belah pihak menyepakati satu hal, yakni Taiwan merupakan sebuah pulau atau provinsi milik Tiongkok. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Konstitusi Republik Tiongkok dan Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok. Dengan demikian, tidak ada pihak yang mengakui gagasan kemerdekaan Taiwan. Tidak hanya Republik Rakyat Tiongkok, tetapi juga Republik Tiongkok. Karena kemerdekaan Taiwan berarti mengkhianati konstitusinya sendiri. Kemerdekaan Taiwan merupakan aspirasi separatis negara Tiongkok.

Oleh karena itu, meski di tengah konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Kedua belah pihak hidup damai. Sebab kedua belah pihak mempunyai prinsip yang sama yaitu Tiongkok Daratan dan Taiwan adalah negara kesatuan Tiongkok. Keempat. Benar ada DPP dan Tsai Ing-wen. Mereka bilang mereka menginginkan kemerdekaan. Namun Tsai Ing-wen adalah Presiden Republik Tiongkok yang bersumpah setia dan patuh pada Konstitusi Republik Tiongkok.

Sumpah Tsai Ing-wen

Oleh karena itu, Presiden Tsai Ing-wen dan pemerintahannya telah mengambil banyak langkah politik demi kemerdekaan Taiwan. Meski demikian hingga saat ini realisasi kemerdekaan Taiwan nihil. Kelima. Faktor pendukung utama Tsai Ing-wen adalah Amerika Serikat. Namun menganggap AS mendukung kemerdekaan Taiwan dengan mengorbankan tentaranya untuk mati sebagai pahlawan Taiwan adalah hal yang sangat naif, meskipun hukum Taiwan ada. Sikap Amerika cukup jelas, yakni kebijakan satu Tiongkok. Oleh karena itu, posisi resmi AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.

AS jelas tidak ingin kehilangan Beijing karena Taiwan. Ada sekitar 50.000 perusahaan Amerika di Tiongkok. Selain itu, Tiongkok menyerap sekitar 1,8 triliun dolar produk Amerika setiap tahunnya. Semua perdagangan ini akan segera hilang jika Amerika Serikat mendukung kemerdekaan Taiwan. Ke enam. Namun AS membutuhkan Taiwan (sebagai pion) untuk menyakiti Tiongkok. Tujuannya adalah menghentikan atau setidaknya memperlambat pertumbuhan Tiongkok. Hal itulah yang kini menjadi peran DPP, termasuk Tsai Ing-wen. Ketujuh. Bagaimana dengan orang Taiwan? Apakah mereka mendukung DPP? Benarkah “Orang Taiwan masih tidak ingin Tiongkok mengambil alih mereka?”

Kita lihat saja data pemilu 2022. Data pemilu kali ini jelas menunjukkan dukungan terhadap DPP turun drastis.

Menurunnya dukungan terhadap DPP menunjukkan agenda DPP tidak menarik bagi masyarakat Taiwan. Sebaliknya, Partai Nasionalis Tiongkok Kuomintang (中國國民黨; Zhōngguó Guómíndǎng) dengan pemimpinnya Ma Ying-jeou (馬英九), mantan presiden Taiwan dari tahun 2008 hingga 2016, mengambil pendekatan yang sangat berbeda.

Ma Ying-jeou (馬英九)

Ma Ying-jeou (馬英九) adalah seorang realis-pragmatis. Bagi Ma, solusi bagi Taiwan atau bahkan bagi Kuomintang (中國國民黨; Zhōngguó Guómíndǎng) bukanlah dengan mendirikan negara terpisah di Taiwan dan Tiongkok daratan. Namun kembali ke daratan Tiongkok, karena disanalah rumah sebenarnya dari Guomindang. Rumah Kuomintang adalah Tiongkok, yang berarti Tiongkok daratan dan Taiwan, bukan hanya pulau Taiwan. Oleh karena itu, ketika Ma Ying-jeou (馬英九) mengunjungi Nanjing, dia berkata:

people on both sides of the Taiwan Strait are Chinese, (by using the term) “descendants of the Yan and Yellow Emperors”, or “yan huang zi sun”, which refers to a common ancestry for the predominantly ethnic Han people.

Dengan demikian Ma Ying-jeou (馬英九) menempuh solusi damai yaitu berunding dengan Xi Jinping.

Hal ini tidak pernah diungkapkan oleh media. Pembicaraan damai yang sedang berlangsung antara para pemimpin politik Taiwan dan Beijing. Isu lain yang tidak pernah diliput media adalah integrasi ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok daratan. Saat ini, 3 juta warga Taiwan tinggal dan bekerja di Tiongkok daratan, baik sebagai pedagang maupun pekerja. Integrasi ekonomi selalu menjadi dasar integrasi politik. Oleh karena itu, penulis lebih mengandalkan pendapat Vladimir Putin yang jelas-jelas memiliki sumber informasi yang dapat dipercaya dan primer. Vladimir Putin mengatakan Tiongkok tidak perlu menggunakan kekuatan militer untuk menyatukan Taiwan.

Sumber:

Shanghai Communiqué – Wikipedia
1972 diplomatic relations agreement between the US and mainland China The hall at Jinjiang Hotel , site of the signing of the communiqué. The Joint Communiqué of the United States of America and the People’s Republic of China , also known as the Shanghai Communiqué (1972), was a diplomatic document issued by the United States of America and the People’s Republic of China on February 27, 1972, on the last evening of President Richard Nixon ‘s visit to China . [1] [2] [3] Background [ edit ] National Security Advisor Henry Kissinger was sent to China for secret diplomatic missions in 1971, which included early deliberations over the communiqué and planning for Richard Nixon to visit the country. [4] Premier Zhou Enlai served as the Chinese liaison in the negotiations, with whom Kissinger had 25 hours of documented meetings. Kissinger did not use translators from the State Department due to concerns of leaking. Kissinger’s secret visits involved seven drafts over the contents of the Shanghai Communiqué. Kissinger was initially interested in drafting a communiqué that only mentioned the mutual interests between the United States and China, but Zhou sought to include disagreements between their respective states in order to create a more meaningful document. This move towards an honest representation of relations impressed Kissinger, who increasingly held a favorable view on Chinese leadership. [5] : 160–161 Further negotiations over the communiqué took place with White House Chief of Staff General Alexander Haig representing the United States while preparing in China a month prior to Nixon’s visit. Informed by the 1969 Sino-Soviet border conflict , Haig emphasized the border threat that the Soviet Union posed to China and argued that there was a significant mutual interest between the United States and China in information sharing and otherwise militarily countering the Soviet Union. Zhou and Mao Zedong both viewed the remarks as disingenuous and ignorant of Chinese defense capabilities. However, they believed that Haig’s statements reflected a genuine desire from the United States for détente . [5] : 173–175 Nixon’s visit [ edit ] During the February 1972 visit, the narrative of shared Sino-American interests in counteracting the Soviet Union were repeated numerous times by Nixon and Kissinger. Mao, when updated on Zhou Enlai’s meetings with the American delegation, continued to be skeptical of the helpfulness of the security proposals. Zhou was somewhat responsive towards specific offers from Kissinger for aid in early warning detection . [5] : 239–244 On February 25, disagreements over the contents of the communiqué arose within the American delegation. The communiqué at that point had recognized the security treaties the United States had entered with Japan and South Korea . Then Secretary of State William Rogers and diplomat Marshall Green rejected Nixon and Kissinger’s intentional lack of mention of the Sino-American Mutual Defense Treaty signe

https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Communiqu%C3%A9

Why the absurd one-China policy must be upheld
It is a polite fib that helps keep the peace in Asia

https://www.economist.com/leaders/2017/03/09/why-the-absurd-one-china-policy-must-be-upheld

Koxinga – Wikipedia
17th-century Chinese military leader and first King of Tungning Zheng Chenggong, Prince of Yanping ( Chinese : 鄭成功 ; pinyin : Zhèng Chénggōng ; Pe̍h-ōe-jī : Tīⁿ Sêng-kong ; 27 August 1624 – 23 June 1662), better known internationally as Koxinga (Chinese: 國姓爺 ; pinyin: Guóxìngyé ; Pe̍h-ōe-jī: Kok-sèng-iâ ), was a Southern Ming general who resisted the Qing conquest of China in the 17th century, fighting them on China’s southeastern coast. In 1661, Koxinga defeated the Dutch outposts on Taiwan [2] [3] and established a dynasty, the House of Koxinga , which ruled part of the island as the Kingdom of Tungning from 1661 to 1683. Biography [ edit ] Early years [ edit ] Zheng Chenggong was born in 1624 in Hirado , Hizen Province , Japan , to Zheng Zhilong , [4] a Chinese merchant, [5] and a Japanese woman [6] known only by her surname “Tagawa,” [7] probably Tagawa Matsu . [8] He was raised there until the age of seven with the Japanese name Fukumatsu (福松) [9] [10] and then moved to Fujian province of Ming dynasty China . [11] In 1638, Zheng became a Xiucai ( 秀才 , lit. “successful candidate”) in the imperial examination and became one of the twelve Linshansheng ( 廩膳生 ) of Nan’an . In 1641, Koxinga married the niece of Dong Yangxian, an official who was a Jinshi from Hui’an . In 1644, Koxinga studied at the Guozijian (Imperial University), where he met the scholar Qian Qianyi and became his student. [12] [13] In 1644, following the fall of Beijing to rebels led by Li Zicheng , the Chongzhen Emperor hanged himself on a tree in modern-day Jingshan Park in Beijing. Manchu armies aided by Wu Sangui ‘s forces defeated the rebels and took the city. The Ming remnant forces retreated to Nanjing where they put Prince Fu on the throne as the Hongguang Emperor in an attempt to continue the Ming dynasty in the south . The next year, the Manchu armies led by Dodo advanced south and conquered Yangzhou and Nanjing while the Ming leader defending Yangzhou, Shi Kefa , was killed and the Hongguang emperor was captured and executed. [ citation needed ] Under the Longwu Emperor [ edit ] In 1645, the Prince of Tang was installed on the throne of the Southern Ming as the Longwu Emperor with support from Zheng Zhilong and his family. [14] The Longwu Emperor established his court in Fuzhou , which was controlled by the Zhengs. In the later part of the year, Prince Lu proclaimed himself regent ( 監國 ) in Shaoxing and established his own court there. Although Prince Lu and Longwu’s regimes stemmed from the same dynasty, each pursued different goals. Owing to the natural defenses of Fujian and the military resources of the Zheng family, the emperor was able to remain safe for some time. [15] The Longwu Emperor granted Zheng Zhilong’s son, Zheng Sen, a new given name, Chenggong ( 成功 ; Chénggōng ; Sêng-kong ; ‘success’), and the title of Koxinga (“Lord of the Imperial Surname”). [15] One of his cousins also had it. [16] In 1646, Koxinga first led the Ming armies to resist the Manchu i

https://en.wikipedia.org/wiki/Koxinga

Opinion: The politics of Taiwan’s Ma Ying-jeou referencing ‘yan huang descendants’
During a historic trip to mainland China, former President Ma Ying-jeou said both sides of the Taiwan Strait are Chinese, using the term ‘yan huang zi sun’.

https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3215421/politics-taiwans-ma-ying-jeou-referencing-yan-huang-descendants