Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.
Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
Please briefly explain why you feel this answer should be reported.
Menurut UU ASN No. 122, yang disebut oleh Anda adalah pejabat negara. Dulu, tidak diizinkan berdasarkan PP 6/1974 yang kemudian diperbaharui dengan PP 30/1980, kecuali PNS gol III/d ke bawah dengan izin Menteri atau pejabat yang berwenang.
Namun, di zaman SBY, aturan tersebut diganti dengan PP 53/2010 yang menghapuskan larangan tersebut. Menurut pendapat saya, seharusnya pejabat negara dilarang memegang jabatan swasta. Karena jika mereka hanya fokus mengurus rakyat saja sudah berantakan.
