Financial freedom ini menurut saya artinya tidak lagi perlu kerja kantoran untuk cari uang karena uang sudah datang sendiri melalui pasif income.

Menurut hitungan saya, dengan laju inflasi 3-5% per tahun maka financial freedom terapai apabila memiliki uang minimal Rp 3 miliar. Kemudian uang tersebut diinvestasikan dengan return minimal 7%.  Nah jadi tiap bulan bisa terima Rp 17,5 juta. Misalkan dari uang itu diambil Rp 5 juta untuk hidup maka masih ada sisa Rp 12,5 juta yang harus dibagi lagi untuk asuransi, cash dan investasi lainnya.

Saham gorengan adalah saham yang pergerakan harganya tidak didasari oleh kinerja bisnis perusahaannya. Misalkan laba perusahaan A jeblok tetapi harga sahamnya naik signifikan.

Selain itu, pergerakan harga dan volumenya tidak wajar. Misalkan tiba-tiba harga dan volumenya melonjak tingga setelah tidur lama, atau sebenarnya bisa melihat di daftar BEI bernama notasi khusus.

Kemuian valuasinya terlalu mahal atau justru negatif, dengan market cap yang rendah

Menurut saya ada beberapa kendala yang mungkin saja dihadapi para UMKM:

1. Tidak siap modal kerja.
   Biasanya dalam bisnis, pengusaha menerima uang 50% di muka sebagai tanda jadi, nanti pelunasan diberikan bila sudah ada bukti bahwa pengiriman sudah dilakukan, bahkan ada yang mensyaratkan bahwa pelunasan baru dilakukan setelah barang diperiksa di lokasi tujuan (pembeli) dengan kualitas yang memenuhi syarat sesuai perjanjian.
   Kemudian, pihak pembeli pasti menawar, dan keuntungan yang diterima pengusaha UMKM tersebut juga tidak terlalu besar. Kira-kira mereka untung 10%. Artinya harga modal 90% ditambah profit 10%. Masalahnya mereka hanya terima tanda jadi sebesar 50%, jadi masih ada 40% yang belum terpenuhi. Kalau nilainya kecil sih tidak masalah. Begitu volume-nya dalam hitungan container, mereka tidak punya cukup modal kerja untuk ini.
2. Masih menyambung point di atas, ada resiko bahwa pembeli akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu saat barang sudah tiba di lokasi mereka. Di sini ada resiko bahwa mereka menyatakan barang ini tidak memenuhi syarat, sehingga dikembalikan.
3. Kualitas tidak konsisten
   Saat membuat produk dengan jumlah banyak akan lebih sulit menjaga kualitasnya. Banyak pengusaha UMKM tidak siap. Nanti bakal tidak dibayar produknya karena kualitasnya tidak sesuai dengan perjanjian.
4. Kemampuan produksi yang kurang
5. Keterbatasan pengetahuan tentang ekspor
   Ini relatif mudah diatasi, tinggal minta bantuan EMKL.

Akhirnya banyak pengusaha UMKM di Indonesia hanya menerima order ekspor untuk jumlah yang tidak banyak (tidak dalam hitungan container), sehingga kekurangan daya saing.