Setahu saya, Indonesia dan Tiongkok banyak melakukan kerjasama sehingga bukan keputusan yang bijak kalau keduanya terlibat konflik. lagi pula di zaman ini, lebih baik bagi sebuah negara untuk bekerjasama.

Jikapun ada konflik, kenapa harus memilih jalur kekerasan duluan? Bukankah masih ada banyak cara lain yang tidak begitu merugikan?

Ada banyak sekali hal yang harus kita pikirkan sebelum memulai atau mengikutsertakan diri dalam perang. Ada ekonomi, ada rakyat, ada hubungan dengan negara lain. Ikut perang padahal masih ada opsi diplomasi adalah hal yang bodoh dan egois. Sedangkan membuka jalur diplomasi dan mengusahakan perdamaian bukan berarti kita pecundang.

Pada tahun 2014, Tiongkok mulai menerapkan program yang telah menjadi keputusan National People Congress (Parlemen Tiongkok) yaitu mengembangkan Credit Score dengan menambahkan berbagai indikator baru yang mencakup perilaku sosial misalnya data kepatuhan pajak, kejujuran status akademik, pemalsuan produk/jasa, pelanggaran lalu lintas dan lainnya menjadi apa yang disebut Social Credit Score/System (SCS).

Tujuannya mendorong organisasi dan rakyat Tiongkok agar meningkatkan trustworthiness dari perilaku warganya, baik individual maupun organisasi pemerintah dan swasta. Seperti tertulis dalam tujuan yang akan dicapai,”to form a construction of trustworthiness in the government affairs, commercial, social and judicial credibility”.

Informasi yang tersedia dalam SCS ditambahkan dengan rekaman data kepolisian dan berbagai data sosial lainnya sehingga pemakaiannya jauh lebih luas, misalnya untuk proses seleksi dan diterima kerja di perusahaan atau lembaga pemerintah atau dalam proses pengajuan kredit di perbankan, dsb. SCS ini seperti SLIK-OJK.

Social Credit Score

Dalam konteks ini dapat kita pahami bahwa SCS adalah standar trustworthiness bagi individual dan lembaga di Tiongkok. Elemen yang dikaji juga lebih kompleks. Jadi akses ke kehidupan masyarakat, perbankan, pendidikan, pekerjaan, transportasi, internet dsb ditentukan oleh accountability seseorang ataupun lembaga pemerintah dan swasta, yang diukur oleh Social Credit Score. Dengan sistem ini proses menjadi praktis dan simpel karena standarnya jelas.

Sebagai contoh, jika seseorang pernah berurusan dengan polisi karena rajin buat hoax di media sosial. Rekaman ini akan muncul dalam Social Credit System-nya dan kemungkinan besar aksesnya ke internet akan ditutup. Dia tidak layak untuk memiliki akses ke media sosial.

SCS adalah Bukti Tirani?

yang tidak pernah dipahami oleh orang luar adalah pemerintah Tiongkok tidak pernah menjalankan program yang ditolak masyarakat. Gagasan bahwa pemerintah Tiongkok bisa cepat menjalankan program karena tanpa perlu berkonsultasi dengan masyarakat karena pemerintahannya otoritarian adalah gagasan yang salah kaprah.

Pemerintah Tiongkok selalu mendasarkan diri pada hasil survey. Setiap program pemerintah baik itu infrastruktur, pertanian, industri, R&D yang telah disetujui dalam sidang NPC.

Sebelum diterapkan selalu didasarkan pada survey, jajak pendapat masyarakat. Apakah mereka mendukung atau menolak. Dengan demikian setiap tahun ada ribuan survey yang dijalankan oleh lembaga-lembaga survey di Tiongkok.

Kesimpulan

SCS adalah rekayasa sosial yang ambisius dari pemerintah Tiongkok. Dengan tujuan membangun sebuah negara dan masyarakat yang akuntabel dan kredibel yang diukur dengan standar trustworthiness melalui SCS.

Jika langkah Tiongkok ini berhasil maka mimpi mereka untuk membangun sebuah negara dan masyarakat Tiongkok yang disiplin, terpercaya (trustworthiness) dan memiliki perilaku yang baik akan terwujud.

Mengenai kemungkinan, pasti selalu ada. Bukan tidak mungkin klaim ini akan dilayangkan oleh Tiongkok. Sebab setiap negara memiliki kemampuan ofensif atau penyerangan dalam tentaranya. Namun di sisi lain tidak ada yang dapat memprediksi niat suatu negara secara pasti atau mengetahui apa yang akan dilakukan negara tersebut di masa depan.

Sekarang, poisi Indonesia sangat strategis

diantara Selat Malaka, Sunda, Bali, dan Laut Tiongkok Selatan. Maka, apabila Indonesia masih tidak mau tunduk ke Tiongkok, bisa jadi Tiongkok menyerang Indonesia agar Indonesia tunduk ke hegemoni Tiongkok.

Hal ini tentu saja diperparah dengan fakta bahwa AL TIongkok sangat kuat, kita tidak dapat mengetahui isi kepala Xi Jinping, dan tidak ada polisi dunia untuk melindungi Indonesia.

Tapi kan ada PBB yang akan melindungi kita? Untuk menerjunkan pasukan penjaga perdamaian PBB, dibutuhkan persetujuan Dewan Keamanan PBB dan Tiongkok ada disana sebagai anggota permanen dengan hak veto.

Sekali lagi, hampir segalanya di politik internasional adalah halal. Konvensi Jenewa itu hampir hanyalah seperti rekomendasi Jenewa.

Mungkin maksudnya adalah tidak percaya pada Covid-19. Sebab di era teknologi ini pasti informasi sudah cepat penyebarannya. Jika saat ini masih ada, atau boleh jadi makin banyak orang yang tidak percaya akan bahaya Covid-19, maka itu haruslah kita baca sebagai sikap kritis mayarakat terhadap informasi yang mereka pandang tidak sesuai dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari.

Bisa jadi sebagian dari mereka yang mengabaikan protokol, mempercayai keberadaan COVID-19 namun tidak menganggap penyakit ini sebagai sesuatu yang serius. Sebagian yang lain merasa kebal dan tidak mungkin tertular COVID-19.