Penyederhanaan perizinan di bidang pertambangan melalui UU Minerba no. 3 th 2020 yang disahkan bulan juni 2020.

Di janjikan kalau SK menteri ESDM dan PP turunannya akan turun 6 bulan setelah pengesahan UU tersebut di bulan Juni 2020. Tapi sampai sekarang PP turunan tersebut tidak jelas juntrungnya, pengajuan online melalui BKPM pusat bahkan tidak ada tindak lanjut sama sekali.

Perizinan pertambangan yang semula ditangani daerah lalu di take over oleh ESDM pusat kayaknya menimbulkan masalah baru, tidak ada sinkronisasi sama sekali antara daerah-pusat. Bahkan perizinan yang pakai PP terdahulu dengan metode manual justru malah lebih cepat dan jelas menurut saya, meskipun pakai birokrasi yang berbelit, tapi proses perizinannya bisa dipantau setiap saat dan juga kita bisa tau sampai di mana proses perizinan kita.

Proses penyederhanaan izin dengan metode online tanpa dibarengi peningkatan SDM dan kurangnya sosisalisasi di lingkungan birokrasi akan menimbulkan masalah baru di dunia perizinan.