Seharusnya, sudah sejak dulu Papua dimekarkan menjadi 6–7 propinsi, karena pulaunya terlampau luas.

Menurut Google Maps, perjalanan dari Merauke ke Jayapura memakan waktu 176 jam. Karena belum ada jalan darat, satu-satunya cara untuk sampai di sana adalah dengan kapal laut. Sulit untuk membayangkan bahwa orang-orang yang datang ke Jayapura dari jarak jauh untuk meminta izin akhirnya kembali ke Jakarta.

Penerbangan perintis? Jangan tanya; itu hanya untuk orang kaya. Oleh karena itu, meskipun bandara Papua saat ini cukup canggih, populasi yang dapat menggunakannya bukanlah penduduk lokal atau penduduk asli Papua.

Kondisi infrastruktur Papua saat ini masih lebih buruk dibandingkan dengan Jawa pada awal abad ke-20, meskipun pemerintahan Jokowi telah memberikan perhatian yang cukup. Di awal abad ke-20, jalan raya dan kereta api sudah menghubungkan bagian barat dan timur Jawa. Apa Papua? Tidak hanya rel kereta api, Trans Papua masih belum mencapai seluruh wilayah.

Peta jaringan jalan dan rel kereta di Jawa tahun 1925

Ini hanya masalah infrastruktur. Kualitas pendidikan dan kesehatan rendah. Itu sangat tidak sesuai. Propinsi Papua jauh tertinggal dibandingkan pulau-pulau lainnya, terutama Papua Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) propinsi yang dipimpin oleh Lukas Enembe berada di angka 60,4 pada tahun 2019, jauh dari angka 64,7 Papua Barat. Itu sebabnya banyak ASN di Papua dimiliki oleh orang dari luar Papua. Karena tingkat pendidikan di sana sangat rendah. Oleh karena itu, saya tidak setuju bahwa meritokrasi seratus persen diterapkan di Papua; harus ada buktinya. Jika tidak, orang asli Papua akan terus kehilangan.

Jika sebagian pihak mengatakan bahwa dengan adanya pemekaran maka konflik di Papua akan semakin sulit diselesaikan, menurut saya justru sebaliknya. Dengan adanya pemekaran, maka setiap propinsi akan lebih leluasa untuk mengurus masalahnya masing-masing.

Begitupula ketika mereka memiliki hasil tambang, kehutanan, atau perikanan. Pendapatan daerah yang diperoleh-pun, akan bisa dinikmati oleh masyarakat tempatan tanpa harus ada campur tangan Jayapura.