Presiden, Wakilnya, DPR, dan Pejabat Tinggi seperti Menteri, Gubernur s/d Lurah, Kapolri, Jendral TNI, dan jabatan apapun yang ditunjuk oleh presiden, adalah jabatan politik maka saya SETUJU jika gaji mereka dipotong demi rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat atau melalui rakyat, wajar dong mereka berkorban demi rakyat?

Tapi PNS, anggota polri & TNI? Mereka bukan pejabat politik. Apalagi PNS sektor pelayanan yang bahkan posisinya lebih rendah dari rakyat, yaitu sebagai pelayan rakyat. Logikanya gini : kalau mereka sejahtera dan bahagia dengan jabatan PNS-nya saat ini, lalu mana mungkin masih ada yang judes saat pelayanan? Kenyataannya, kesenjangan sosial dalam internal PNS itu sangat tinggi. Beberapa dosen PNS lulusan S2 dapat take-home pay lebih rendah daripada buruh pabrik lulusan SMA. Nyata lho ini.

Jika ada pemotongan yang sifatnya adil, maka pemotongan tersebut adalah pemotongan uang perjalanan dinas. Ini lebih adil karena yang membuat kesenjangan itu sebenarnya adalah uang pritilan-pritilan yang sifatnya tidak rutin dan tergantung kedekatan dengan atasan saja, contoh konkritnya ya ini, uang perjalanan dinas. PNS yang dekat dengan atasan (dan biasanya PNS yang bukan bertugas di sektor pelayanan langsung) lebih sering diutus untuk dinas luar, sampai-sampai uang perjalanan dinas yang diterimanya dalam sebulan lebih besar daripada jumlah total gaji+tunjangan+honor lain-lain. Ini juga nyata.

Berbeda dengan PNS sektor pelayanan dan pendidikan yang sulit meninggalkan posnya karena tidak ada pengganti, sehingga jarang atau tidak pernah mendapat rejeki dari perjalanan dinas. Jadi, jika uang perjalanan dinas dipotong, maka semua PNS hanya akan menerima gaji+tunjangan+honor rutin, sehingga adil bagi semua PNS.

Saya pikir sudah saatnya kita sadar kembali tentang bagaimana posisi PNS sebagai entitas diluar politik dan berhenti menganggapnya sebagai pendukung pejabat politik. Oke PNS memang harus nurut pada pemerintahan yang sah, tapi nurut disini bukanlah sebuah kesetiaan pada tokoh pejabat di pemerintahan, tapi kepada sistem negara yang baku. Toh presiden, menteri, gubernur nantinya diganti tapi PNS gak diganti toh?

PNS tidak akan pernah memusuhi rakyat, karena itu jangan memusuhi PNS.