Ketidakcukupan Investasi
Adalah kesalahan besar jika kita menganggap bahwa Indonesia tidak menarik bagi investor. Faktanya, banyak perusahaan besar seperti Unilever, Johnson & Johnson, dan Coca-Cola yang sudah lama beroperasi di Indonesia, dan masih ada juga perusahaan baru seperti Wuling Motors yang merupakan anak perusahaan General Motors dari China.
Pada tahun 2022, Indonesia menerima Foreign Direct Investment (FDI) sebesar $45,6 miliar dari berbagai negara, termasuk Singapura, AS, China, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, dan Belanda. Meskipun ini merupakan angka yang cukup baik, investasi tersebut masih jauh dari cukup untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional yang diperlukan oleh negara dengan populasi 270 juta dan luas wilayah 1.905 juta km².
Kekurangan Modal
Masalah utamanya bukanlah ketidaksukaan investor, melainkan kekurangan modal yang masuk. Mengapa Indonesia kalah bersaing dalam menarik investasi? Hal ini berkaitan dengan dua masalah mendasar:
- Kebijakan Industri yang Konsisten
Investor cenderung menghindari ketidakpastian. Mereka memerlukan konsistensi kebijakan jangka panjang karena investasi melibatkan jumlah uang yang sangat besar dan direncanakan untuk jangka waktu yang panjang. Ketidakpastian politik dan kemungkinan perubahan kebijakan setelah masa jabatan pejabat tertentu dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi.
- Stabilitas Sosial Politik
Stabilitas sosial politik juga merupakan faktor penting. Investor asing, terutama dari negara-negara yang tergabung dalam “China Circle” seperti Singapura, China, dan Hong Kong, perlu merasa yakin bahwa lingkungan investasi di negara tersebut aman dan stabil. Ketegangan sosial dan kerusuhan anti-China dapat menambah ketidakpastian dan mengurangi minat investasi.
Penutup
Investasi dari China dalam sektor nikel, misalnya, menunjukkan komitmen besar dan dapat menjadi langkah awal untuk investasi lain. Namun, penting bagi Indonesia untuk menjaga iklim ekonomi dan stabilitas sosial politik agar tidak merusak potensi investasi hanya demi kepentingan politik jangka pendek.