Berdasarkan rilis yang dibuat oleh YLBHI pada 20 Oktober 2020, realisasi misi Jokowi-Ma’ruf jauh dari harapan. Salah satu misi tersebut adalah penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam satu tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, dan merampas ruang hidup masyarakat.

Beberapa hal yang dicatat oleh YLBHI mengenai pemenuhan HAM yang tidak dipenuhi oleh pemerintah adalah:

1. Menyetujui dan menandatangani revisi UU KPK yang memperlemah KPK
2. Menyetujui dan menandatangai revisi UU Minerba
3. Menyetujui dan menandatagani revisi UU Mahkamah Konstitusi
4. Mengusulkan dibuatnya Omnibus Law UU Cipta Kerja
5. Konflik agraria dan lingkungan hidup marak
6. Membungkam kebebasan berpendapat
7. Mengabaikan penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tercatat ada 12 kasus, tiga diantaranya peristiwa Timor-Timor, Tanjung Priuk dan Abepura.