Pada tahun 2014, Tiongkok mulai menerapkan program yang telah menjadi keputusan National People Congress (Parlemen Tiongkok) yaitu mengembangkan Credit Score dengan menambahkan berbagai indikator baru yang mencakup perilaku sosial misalnya data kepatuhan pajak, kejujuran status akademik, pemalsuan produk/jasa, pelanggaran lalu lintas dan lainnya menjadi apa yang disebut Social Credit Score/System (SCS).

Tujuannya mendorong organisasi dan rakyat Tiongkok agar meningkatkan trustworthiness dari perilaku warganya, baik individual maupun organisasi pemerintah dan swasta. Seperti tertulis dalam tujuan yang akan dicapai,”to form a construction of trustworthiness in the government affairs, commercial, social and judicial credibility”.

Informasi yang tersedia dalam SCS ditambahkan dengan rekaman data kepolisian dan berbagai data sosial lainnya sehingga pemakaiannya jauh lebih luas, misalnya untuk proses seleksi dan diterima kerja di perusahaan atau lembaga pemerintah atau dalam proses pengajuan kredit di perbankan, dsb. SCS ini seperti SLIK-OJK.

Social Credit Score

Dalam konteks ini dapat kita pahami bahwa SCS adalah standar trustworthiness bagi individual dan lembaga di Tiongkok. Elemen yang dikaji juga lebih kompleks. Jadi akses ke kehidupan masyarakat, perbankan, pendidikan, pekerjaan, transportasi, internet dsb ditentukan oleh accountability seseorang ataupun lembaga pemerintah dan swasta, yang diukur oleh Social Credit Score. Dengan sistem ini proses menjadi praktis dan simpel karena standarnya jelas.

Sebagai contoh, jika seseorang pernah berurusan dengan polisi karena rajin buat hoax di media sosial. Rekaman ini akan muncul dalam Social Credit System-nya dan kemungkinan besar aksesnya ke internet akan ditutup. Dia tidak layak untuk memiliki akses ke media sosial.

SCS adalah Bukti Tirani?

yang tidak pernah dipahami oleh orang luar adalah pemerintah Tiongkok tidak pernah menjalankan program yang ditolak masyarakat. Gagasan bahwa pemerintah Tiongkok bisa cepat menjalankan program karena tanpa perlu berkonsultasi dengan masyarakat karena pemerintahannya otoritarian adalah gagasan yang salah kaprah.

Pemerintah Tiongkok selalu mendasarkan diri pada hasil survey. Setiap program pemerintah baik itu infrastruktur, pertanian, industri, R&D yang telah disetujui dalam sidang NPC.

Sebelum diterapkan selalu didasarkan pada survey, jajak pendapat masyarakat. Apakah mereka mendukung atau menolak. Dengan demikian setiap tahun ada ribuan survey yang dijalankan oleh lembaga-lembaga survey di Tiongkok.

Kesimpulan

SCS adalah rekayasa sosial yang ambisius dari pemerintah Tiongkok. Dengan tujuan membangun sebuah negara dan masyarakat yang akuntabel dan kredibel yang diukur dengan standar trustworthiness melalui SCS.

Jika langkah Tiongkok ini berhasil maka mimpi mereka untuk membangun sebuah negara dan masyarakat Tiongkok yang disiplin, terpercaya (trustworthiness) dan memiliki perilaku yang baik akan terwujud.